Kau pasti sudah muak mendengar kata nepotisme, korupsi dan kolusi atau yang lebih dikenal dengan singkatan KKN. Kita semua berharap, setelah jatuhnya Orde Baru, praktik KKN akan berakhir. Tapi nyatanya, nepotisme masih saja berlangsung di era reformasi. Menurut pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti, upaya untuk memberantas KKN sebenarnya sudah dilakukan saat menggulingkan Orde Baru. Tetapi kenapa nepotisme masih ada? Apa yang salah dengan reformasi?

Dalam acara Gelora Rakyat yang digelar Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (9/12/2023) lalu, Ikrar mengungkapkan bahwa nepotisme justru bangkit kembali di era reformasi.

Kembalinya Nepotisme Di Era Reformasi

Beberapa dekade pakong188 login setelah reformasi, praktik nepotisme di Indonesia tampaknya telah kembali muncul. Pemerintahan pasca-Soeharto sebenarnya telah berupaya untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Namun, nepotisme sepertinya masih berlangsung di sektor publik.

Kembalinya Nepotisme di Era Reformasi

Sebagai contoh, banyak pejabat pemerintah memberikan jabatan atau proyek kepada kerabat atau kolega tanpa mempertimbangkan kualifikasi. Hal ini menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak efektif dan efisien. Sungguh ironis bahwa nepotisme justru berkembang di era reformasi yang seharusnya menjunjung transparansi dan akuntabilitas.

Pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk memberantas praktik KKN, termasuk nepotisme. Misalnya dengan menerapkan sistem rekrutmen berbasis merit untuk jabatan publik. Selain itu, lembaga pengawasan seperti KPK perlu terus melakukan pengawasan dan menindak tegas pejabat yang terbukti melakukan nepotisme.

Masyarakat sipil juga dapat berperan dengan melakukan pengawasan dan menyuarakan tuntutan reformasi birokrasi. Apabila nepotisme dibiarkan, hal ini akan semakin melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menghambat pembangunan di Indonesia.

Upaya Pemberantasan KKN Pada Masa Penggulingan Orde Baru

Saat menggulingkan Orde Baru, upaya untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sudah ditempuh. Namun, menurut pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti, nepotisme justru kembali merajalela di era reformasi.

Hal ini disampaikan Ikrar dalam acara people’s stage yang diselenggarakan Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia (ASDI) di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (9/12/2023).

Upaya Pemberantasan KKN saat Guling Orde Baru

Saat jatuhnya Soeharto, masyarakat menuntut reformasi total termasuk pemberantasan KKN yang mewabah. Pemerintah transisi yang dipimpin BJ Habibie berupaya membersihkan birokrasi dari pengaruh KKN, seperti memberhentikan pejabat korup dan melakukan restrukturisasi lembaga-lembaga negara.

Sayang, usaha ini tak berlanjut di era pemerintahan selanjutnya. Menurut Ikrar, upaya pemberantasan KKN perlahan memudar seiring masuknya nepotisme dan patronase politik ke dalam tubuh birokrasi. Pejabat ditunjuk bukan lagi berdasarkan kompetensi, melainkan kedekatan dengan elite politik penguasa.

Akibatnya, korupsi kembali merebak karena pejabat sekarang lebih mementingkan kepentingan kelompoknya. Sementara itu, masyarakat tidak bisa berbuat banyak karena lemahnya kontrol sosial dan minimnya partisipasi publik dalam proses politik. Menurut Ikrar, tanpa kesadaran kolektif untuk melawan KKN, upaya pemberantasannya akan sia-sia belaka.

Faktor-Faktor Yang Membuat Nepotisme Kembali Muncul

Setelah reformasi, banyak pihak berharap penyakit KKN bisa diberantas. Sayangnya, korupsi dan nepotisme masih subur berkembang. Menurut Ikrar Nusa Bhakti, nepotisme bahkan kembali muncul di era reformasi. Padahal, upaya pemberantasan KKN sebenarnya sudah dilakukan saat menggulingkan Orde Baru.

Faktor yang Membuat Nepotisme Kembali Muncul

Sejumlah faktor menyebabkan nepotisme sulit dikikis di Indonesia. Pertama, praktik nepotisme sudah menjadi kebiasaan dan tradisi yang sulit diubah. Kedua, lemahnya sistem hukum dan penegakan hukum membuat pelaku nepotisme sulit dihukum, apalagi dijerat pidana.

Ketiga, keinginan kuat dari pejabat untuk memperkaya diri, keluarga, dan kroni dengan memanfaatkan kekuasaan. Keempat, rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya nepotisme sehingga tak banyak tekanan untuk memberantasnya.

Kelima, partai politik kerap memanfaatkan nepotisme untuk memperkuat kekuasaan dengan menempatkan kader dan keluarga di jabatan strategis. Keenam, lemahnya sistem meritokrasi dalam promosi dan mutasi jabatan. Banyak jabatan diisi bukan karena kompetensi, melainkan koneksi dan hubungan keluarga.

Untuk memberantas nepotisme, diperlukan keseriusan pemerintah dalam menegakkan sistem meritokrasi, memperkuat sistem hukum, dan memberi sanksi tegas bagi pelanggar. Juga perlu kampanye anti-nepotisme agar masyarakat lebih waspada dan tak membiarkan praktik ini berlanjut.

Dampak Buruk Nepotisme Bagi Pemerintahan Dan Rakyat

Nepotisme berbahaya bagi pemerintah dan rakyat. Pertama, nepotisme merusak sistem meritokrasi dan menempatkan kerabat di posisi penting, bukan karena kualifikasi mereka. Ini berarti pemerintah kurang efisien dan efektif.

Kedua, nepotisme mengakibatkan korupsi. Para pejabat menempatkan sanak saudara mereka di posisi strategis agar bisa mengendalikan uang dan sumber daya. Mereka juga sering memberikan proyek pemerintah kepada keluarga tanpa tender terbuka. Akibatnya, dana publik disalahgunakan dan rakyat dirugikan.

KKN berulang

Sayangnya, upaya reformasi untuk memberantas KKN gagal. Nepotisme kembali muncul di era reformasi. Banyak pejabat memanfaatkan kekuasaan mereka untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga. Mereka lupa bahwa kekuasaan adalah amanah rakyat, bukan hak pribadi.

Dampak buruk

Rakyat yang menderita akibat nepotisme. Mereka harus membayar pajak tinggi tapi pelayanan publik tidak berkualitas. Anak-anak dari keluarga kaya dan berkuasa lebih mudah mendapatkan pekerjaan, sedangkan anak dari keluarga miskin kesulitan berkembang. Hal ini memperlebar kesenjangan sosial.

Perubahan perlu dilakukan

Untuk memberantas nepotisme, diperlukan perubahan mindset dan sistem. Pemerintah harus menegakkan meritokrasi, menghukum para pelaku KKN, dan melindungi whistleblower. Rakyat juga perlu berani melaporkan kasus nepotisme ke KPK. Hanya dengan kesadaran bersama, Indonesia bisa lepas dari jerat nepotisme.

Solusi Untuk Memberantas Nepotisme Di Indonesia

Untuk menghapuskan nepotisme di Indonesia, beberapa solusi perlu dilakukan. Pertama, pemerintah perlu memperkuat sistem rekrutmen yang adil dan transparan. Proses rekrutmen harus berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan prestasi, bukan koneksi keluarga atau kedekatan politik. Ini akan memberi kesempatan yang sama bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan.

Memperkuat pengawasan

Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa sistem rekrutmen dijalankan dengan baik. Ombudsman, KPK, dan BPK perlu memonitor proses rekrutmen di instansi pemerintah dan melaporkan setiap pelanggaran. Mereka juga perlu menyelidiki tuduhan nepotisme dan menindak pelakunya.

Reformasi perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan yang ada perlu direvisi untuk melarang praktik nepotisme. UU ASN dan peraturan terkait kepegawaian perlu diperbarui agar nepotisme dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Para pelaku nepotisme perlu dijatuhi sanksi yang sesuai, seperti pemberhentian tidak dengan hormat.

Pendidikan antikorupsi

Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya korupsi dan nepotisme. Kampanye antikorupsi perlu dilakukan di sekolah-sekolah dan kampus. Ini akan membentuk generasi muda yang menolak praktik KKN.

Melalui langkah-langkah di atas, kita bisa membangun sistem rekrutmen pegawai yang lebih bersih dan profesional di Indonesia. Kita juga bisa mendorong terbentuknya birokrasi yang lebih berintegritas dan melayani masyarakat dengan baik.

Conclusion

Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Reformasi telah gagal membersihkan praktik KKN di Indonesia. Nepotisme masih berulang di era reformasi ini, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Kita sebagai warga negara harus terus mengawasi dan menuntut pemerintah untuk menghapus praktik ini. Jangan biarkan mereka lolos begitu saja. Kita juga perlu mendukung kandidat-kandidat yang bersih dan berintegritas tinggi di pemilu mendatang. Hanya dengan tekanan dan dorongan dari rakyat, Indonesia bisa mewujudkan cita-cita reformasi yang sejati. Jangan menyerah, terus berjuang!